KBRN Gorontalo – Penetapan biaya haji untuk tahun 2026 masih menunggu putusan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah yang harus mendapat persetujuan DPR. Khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, rencananya akan sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah.
“Saat ini, Kementerian Agama di daerah terus melakukan pembenahan sistem kelembagaan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini dilakukan karena nantinya penyelenggaraan haji akan sepenuhnya berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Abdul Qohar Salilama, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo.
Terkait penetapan biaya haji, Abdul Qohar menjelaskan bahwa kewenangan berada pada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Haji dan Umrah melalui persetujuan DPR. “Jika ada perubahan biaya haji, tentunya akan disesuaikan dengan berbagai item, seperti masa tinggal jemaah yang kemungkinan akan diperpendek. Banyak alternatif lain yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk menekan biaya haji,” tambahnya.
Menurut Abdul Qohar, Kementerian Haji dan Umrah telah menyiapkan strategi khusus untuk penetapan biaya haji. Langkah tersebut diharapkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat Gorontalo, khususnya bagi para calon jemaah haji.
Penetapan biaya haji juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan fluktuasi nilai tukar dolar yang tidak menentu. “Diharapkan berbagai persoalan ini dapat segera dicari solusinya,” ungkap Abdul Qohar, Kamis (09/10/2025).
Beberapa faktor tersebut menjadi pertimbangan pemerintah pusat mengingat mobilisasi jemaah haji menuju Jeddah menggunakan transportasi udara, khususnya pesawat terbang, yang tentu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Sumber: https://rri.co.id
